timeline penyimpangan
dari awal kemerdekaan indonesia hingga sekarang
Penyimpangan terhadap konstitusi di Indonesia, antara lain:
a. Pada awal kemerdekaan
KNIP menetapkan GBHN karena belum terbentuknya MPR dan sistem kabinet parlementer.
b. Konstitusi RIS
Negara berstatus negara bagian, UUD-nya pun UUD negara bagian, berkembang demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan parlementer.
d. UUDS 1950
Berlaku sistem kabinet parlementer, presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu gugat, presiden berhak membubarkan DPR, dan konstituante gagal menetapkan UUD. Presiden membuat penetapan presiden tanpa persetujuan DPR, pidato presiden 17
e. Orde Lama
Agustus 1959 menjadi GBHN, presiden seumur hidup, presiden membubarkan DPR karena menolak APBN, lembaga-lembaga negara berkedudukan setingkat menteri, berlaku demokrasi terpimpin dan politik luar negeri Indonesia memihak salah satu blok
f. Orde Baru
Pelanggaran dalam pemilu, penyimpangan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan krisis multidimensi.
c. Era Reformasi
Pembuatan undang-undang yang tergesa-gesa pada pemerintahan Habibie, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada pemerintahan Gus Dur, adanya Brunei Gate, Bulog Gate, belum maksimalnya penyelesaian HAM, KKN, penggangguran, terorisme, dan pemulihan investasi.
a. Pada awal kemerdekaan
KNIP menetapkan GBHN karena belum terbentuknya MPR dan sistem kabinet parlementer.
b. Konstitusi RIS
Negara berstatus negara bagian, UUD-nya pun UUD negara bagian, berkembang demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan parlementer.
d. UUDS 1950
Berlaku sistem kabinet parlementer, presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu gugat, presiden berhak membubarkan DPR, dan konstituante gagal menetapkan UUD. Presiden membuat penetapan presiden tanpa persetujuan DPR, pidato presiden 17
e. Orde Lama
Agustus 1959 menjadi GBHN, presiden seumur hidup, presiden membubarkan DPR karena menolak APBN, lembaga-lembaga negara berkedudukan setingkat menteri, berlaku demokrasi terpimpin dan politik luar negeri Indonesia memihak salah satu blok
f. Orde Baru
Pelanggaran dalam pemilu, penyimpangan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan krisis multidimensi.
c. Era Reformasi
Pembuatan undang-undang yang tergesa-gesa pada pemerintahan Habibie, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada pemerintahan Gus Dur, adanya Brunei Gate, Bulog Gate, belum maksimalnya penyelesaian HAM, KKN, penggangguran, terorisme, dan pemulihan investasi.